Perbandingan Tingkat Kesejahteraan di Indonesia

Menurut Dudley Seers ada 3 indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, 3 indikator tersebut yaitu :
1.Tingkat kemiskinan
2.Tingkat pengangguran
3.Tingkat ketimpangan di berbagai bidang.
Berikut tingkat kesejahteraan di Indonesia dari 12 sampel berdasarkan indikator dari Dudley Seers:

  •  Kemiskinan

 

1

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan tertinggi dari sample adalah Papua dengan 31.11% kemudian diikuti oleh Maluku dan NTB dengan 21.78% dan 18.68%, sedangkan untuk pulau Jawa sendiri, DI Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi menvapai 16.05%. Dari keseluruhan sample DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah dengan 3.69%

  •  Pengangguran

2
Dari data diatas dapat dilihat bahwa Banten memiliki jumlah pengangguran tertinggi dengan 10.74% dan DKI Jakarta dengan 9.78%, sedangkan untuk tingkat penganguran terendah justru dimiliki oleh Papua dengan 2.9%. Tingkat pengangguran di pulau Jawa dapat dikategorikan cukup tinggi mengingat jumlah lapangan kerja yang tersedia cukup banyak dibandingkan daerah luar Pulau Jawa.

  • Ketimpangan di berbagai bidang

3
Untuk mengukur ketimpangan diberbagai bidang BPS menggunakan Gini Ratio sebagai tolak ukur. Gini Ratio merupakan angka atau tolak ukur kemerataan pendapatan dari berbagai bidang dan kelas pendapatan. Semakin mendekati nilai 1 dapat dikategorikan daerah atau Negara tersebut terjadi ketidak merataan sempurna.
Dari data dapat dilihat hampir keseluruhan sample terjadi ketidakmerataan pendapatan dengan nilai indeks lebih dari 30%. Papua menjadi daerah dengan ketidakmerataan tertinggi diikuti dengan DI Yogyakarta dan DKI Jakarta dengan nilai indeks lebih dari 40%. Hal ini berarti didaerah tersebut terjadi kesenjangan sosial yang tinggi.
Kesimpulan
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal diluar pulau Jawa dapat dikatakan lebih sejahtera dibanding masyarakat yang hidup di pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di pulau Jawa sedikit lebih tinggi dibanding daerah luar Jawa jika dilihat dengan menggunakan indicator Dudley Seers.
Solusi

Kemiskinan

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas.

Pengangguran
Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan, perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Seharusnya pemerintah membuat system pendidikan dimana mahasiswa/siswa diajarkan membuat lapangan kerja baru bukan mencari lapangan kerja selain itu pemerintah juga harus mempermudah pemberian kredit kepada calon wirausahawan dengan bunga rendah.
Ketimpangan di berbagai bidang
Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya harus ditingkatkan efektivitas dan jangkauan pelaksanaannya untuk memberikan basis bagi golongan miskin dan tidak mampu.

 

Sumber:
http://www.bps.go.id
http://mediabanten.com/content/kesenjangan-gender-masih-terjadi-di-banten
http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=berita&id=7048
http://koran.tempo.co/konten/2013/05/31/311547/Guru-Swasta-Memprotes-Ketimpangan-Kesejahteraan

Sirmadji: Ketimpangan Sosial di Jatim Makin Melebar


http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/unfgi/kabar-inovasi/349-prospek-untuk-ketimpangan-pembangunan-di-papua